Diduga Jadi Mafia Tanah, Pemprov Jambi  Disorot Publik”

Jambi – Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di Jambi, menuntut penundaan proses hukum pidana terkait sengketa Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 03 Tahun 2007 milik Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan keberatan atas langkah penegakan hukum yang dinilai belum mempertimbangkan kejelasan status administratif objek sengketa. Mereka menilai, persoalan yang masih berada dalam ranah perdata dan tata usaha negara seharusnya tidak serta-merta dibawa ke proses pidana.

Salah satu perwakilan massa dalam orasinya menyampaikan bahwa penerbitan HPL tersebut diduga mengandung kejanggalan administratif. Oleh karena itu, mereka meminta adanya transparansi dari pemerintah terkait proses penerbitan sertifikat tersebut.

“Aksi ini bentuk kepedulian kami terhadap penegakan hukum yang adil. Kami meminta agar proses hukum tidak dipaksakan sebelum ada kejelasan status administratif dan penyelesaian sengketa secara perdata,” ujar salah satu orator di lokasi aksi.

Dalam tuntutannya, massa mendesak Kejaksaan Tinggi Jambi untuk menunda seluruh proses pidana yang berkaitan dengan objek sengketa. Selain itu, mereka juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi membuka dokumen penerbitan HPL secara transparan kepada publik.

Tak hanya itu, massa juga mendorong dilakukannya audit serta investigasi independen guna memastikan tidak adanya pelanggaran administrasi atau praktik maladministrasi dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Mereka menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang tepat, yakni perdata dan tata usaha negara, sebelum memasuki ranah pidana.

Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Jambi maupun Kejaksaan Tinggi Jambi terkait tuntutan yang disampaikan massa.

Media ini masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh konfirmasi dan keterangan lebih lanjut untuk pemberitaan yang berimbang.